FH UNILAK – Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (FH Unilak) kembali menggelar Kuliah Umum bertema "KUHAP Baru dan Implikasinya Terhadap Praktik Peradilan Pidana".
Kegiatan berlangsung via Zoom Meeting pada Kamis, 18 Juni 2026 dan diikuti ratusan mahasiswa serta dosen FH Unilak.Acara dibuka secara khidmat dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana nasionalisme terasa kental sebelum memasuki sesi inti.
Dekan FH Unilak, Prof. Dr. H. Fahmi, S.H., M.H., secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya mahasiswa hukum memahami pembaruan KUHAP UU No. 1 Tahun 2026 yang akan berlaku 2 Januari 2026. "KUHAP baru membawa perubahan besar, terutama terkait Restorative Justice dan perluasan kewenangan praperadilan. Mahasiswa harus siap, karena ini akan jadi praktik nyata di lapangan," ujarnya.
Memasuki acara inti, pemaparan disampaikan oleh narasumber Prof.Dr. Syahlan, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Beliau mengupas tuntas poin krusial KUHAP baru: mekanisme Restorative Justice yang kini terintegrasi dan wajib penetapan hakim, batas waktu penyidikan-penuntutan, serta penguatan peran hakim praperadilan sebagai pengawas proses penyidikan.
Diskusi berlangsung interaktif. Sesi tanya jawab dimoderatori oleh Dr. Olivia Anggie Johar, S.H., M.H. Salah satu penanya aktif, Jemy Oktafian, mengajukan pertanyaan kritis terkait implementasi RJ di daerah dan tantangan hakim praperadilan menghadapi perkara baru. Para peserta lain juga antusias mengikuti diskusi hingga akhir sesi.
Kuliah Umum ini menjadi bukti komitmen FH Unilak menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi langsung terkoneksi dengan praktik peradilan pidana yang sesungguhnya. Diharapkan mahasiswa FH Unilak lulus sebagai sarjana hukum yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi perubahan hukum nasional.
