[email protected] 081283903955

Tingkatkan Kualitas Penelitian, Dosen FH Unilak Dan FH Universitas Surakarta Berkolaborasi Mempresentasikan Hasil Penelitian Dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi MoA.

FH UNILAK -- Dosen FH Unilak Dan Dosen FH Universitas Surakarta Berkolaborasi Desiminasi Artikel Penelitian Dalam Focus Group Discussion (FGD) Tentang Perkembangan Terkini kajian Hukum Perdata Dan Hukum Tata Negara (HTN) Di Indonesia bersempena Penandatangan Memorandum of Agreement (MoA) antara FH Unilak Dan  FH Universitas Surakarta (UNSA) pada Rabu, 15 Mei 2024 di Ruang Rapat Sumarni Priyohutomo. Dosen yang mempresentasikan hasil penelitian dalam FGD adalah Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H.,M.Kn., Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H., Dr. Robert Libra SH MH, dan Dr. Andrie Irawan, SH MH. Artikel yang dipresentasikan merupakan hasil penelitian yang disponsori oleh internal perguruan tinggi dan Australian Goverment atau Australian Aid (AUSAID), lembaga donor dari Pemerintah Australia.

Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H.,M.Kn., menyampaikan artikel tentang Perlindungan Hak Pertanahan Masyarakat Adat: Tantangan Dan Solusi, Dr Silm Oktapani SH MH dan Dr Robert Libra SH MH mempresentasikan tentang Studi Kritis Terhadap Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Indonesia, dan Dr Andrie Irawan SH MH mempresentasikan tentang  Konsep Ideal Sistem Peradilan Perdata Terpadu terhadap erempuan dan Anak dengan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Artikel merupakan luaran hasil penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi masing-masing.

Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H.,M.Kn., menyampaikan Formalisasi/legalisasi hak-hak adat dilakukan untuk beragam tujuan, seperti 1) menguatkan tenurial masyarakat atas tanah, hutan, dan SDA lainnya, 2) imengembangkan mata pencaharian (livelihood) masyarakat;dan  3) pengembangan ekonomi masyarakat; dan 4) melindungi dan mengkonservasi lingkungan.  Krateria Masyarakat Adat : a) Adanya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui, dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari b) unsur hak ulayat tertentu atas wilayah ulayat yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari c) unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Menurut Yelia Nathassa Winstar, Hak Pengelolaan (HPL) Bagi Masyarakat Adat Suatu Solusi. HPL Merupakan Hak Menguasai Dari Negara Yang Kewenangannya Sebagian Di Berikan Kepada Pemda, Badan Otorita Dan Masyarakat Adat, Merupakan Pelimpahan Dari Pasal 33 Ayat, PP NO. 18 Tahun 2021.

Dr Silm Oktapani SH MH dan Dr Robert Libra SH MH mempresentasikan bahwa  isu dana desa yang meningkat pasca UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan. Dana desa pada tahun
2024 sebesar Rp539 triliun yang mana dana tersebut harus digunakan untuk pengembangan desa itu sendiri. Peningkatan dana desa ini juga berimbas kepada desa yang ada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Hal ini disebutkan dalam pasal baru dalam Pasal 5A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi bahwa “Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dr. Andrie Irawan, SH MH. dalam presentasi menyampaikan bahwa Akomodasi yg Layak dalam Perkara Perdata dapat dilihat pada Pasal 120 HIR yang menyatakan bahwa Hakim (Ketua Pengadilan) wajib mendengar uraian gugatan lisan yang disampaikan seorang penggugat yang buta aksara, Pasal 144 RBg ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerinathkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan.

FGD diakhiri dengan foto bersama antara pimpinan FH Unilak, FH UNSA dan robongan. Kegiatan FGD akan diselenggarakan secara berkala untuk memberikan kesempatan kepada dosen yang telah melakukan penelitian dan mendesiminasikan hasil penelitian.

 

 

Tuliskan Komentar